Polsek Cisarua Polres Sumedang Amankan Logistik Pemilu di Gudang PPK Cisarua

Sumedang - Aiptu M. Rizal Sajili, anggota Polsek Cisarua Polres Sumedang, telah melaksanakan tugas pengamanan logistik pemilu di gudang PPK Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Tindakan ini merupakan bagian dari langkah antisipatif kepolisian untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pemilu di wilayahnya. Minggu (11/02/2024)

Pengamanan tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, S.I.K., dan Wakapolres Kompol Meilawaty, S.H, S.I.K, M.M. Upaya ini bertujuan untuk menjamin keamanan logistik pemilu serta mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi selama proses pengangkutan dan penyimpanan bahan pemilu.

Baca juga: Gelar Prarekonstruksi di TKP Kasus Brigadir J, Polri Pastikan Komitmen Pembuktian Ilmiah

Kapolsek Cisarua IPDA Epi Yuhana, S.H., menambahkan bahwa peran Aiptu M. Rizal Sajili dalam pengamanan logistik pemilu sangat penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan demokrasi. "Kehadiran anggota kepolisian dalam pengamanan logistik pemilu menjadi bukti komitmen Polsek Cisarua dalam memberikan perlindungan dan dukungan penuh terhadap proses demokrasi." Ujar Kapolsek.

Melalui langkah-langkah preventif seperti ini, Polsek Cisarua berharap dapat menciptakan situasi aman dan kondusif selama periode pemilu. Koordinasi yang baik antara anggota kepolisian, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan tanpa gangguan keamanan.

Baca juga: Cabuli Anak Tiri, Mantan Napi Diamankan Ditreskrimum Polda Kalteng

Pengamanan logistik pemilu yang dilakukan oleh Aiptu M. Rizal Sajili juga menjadi contoh nyata dari sinergi antara kepolisian, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilihan. Dengan upaya ini, Polsek Cisarua terus berperan aktif dalam mendukung pesta demokrasi dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan serta aman dari gangguan yang dapat merugikan proses demokrasi di wilayah Sumedang.